Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

AMNESTY International Indonesia mendesak DPR meluluskan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. RUU PKS penting untuk mengakhiri impunitas pelaku kekerasan seksual.

“DPR harus bisa menangkap kegelisahan masyarakat atas kekerasan seksual. Tahun demi tahun, kekerasan seksual terus meningkat. Kita menetapkan payung hukum yang kuat, ” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam data tertulis, kemarin.

Amnesty International Indonesia menyerahkan 3. 352 surat yang menyimpan desakan pengesahan RUU PKS pada Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas. Usman mengatakan pengesahan RUU PKS menjadi keputusan politik negara yang sangat mendesak.

“Pimpinan & anggota Baleg DPR harus menyadari pentingnya RUU ini, ” cakap dia.

Komnas Perempuan mencatat per Juli 2020 terjadi peningkatan sebesar 75% kekerasan terhadap perempuan selama era pandemi covid-19. Laporan yang diadukan ke polisi hanya sekitar 29% dari 13. 611 kasus perkosaan yang diterima lembaga layanan di tingkat pertama dalam kurun 2016-2019.

“Ironinya, jumlah kasus kekerasan seksual kurang sekali yang dilaporkan. Catatan tahunan Komnas Perempuan pada Maret awut-awutan menunjukkan setidaknya 431. 471 urusan kekerasan terhadap perempuan terjadi pada 2019, ” ungkap Usman.

Usman mengutarakan banyak keluarga korban telah melaporkan kasus kekerasan ke polisi. Namun, itu tidak ditindaklanjuti dengan dasar kurang bukti.

Selain itu, banyak korban enggan bersuara karena merasa terintimidasi akibat relasi sosial atau pertalian kekuasaan yang tidak seimbang secara pelaku. Oleh karena itu, RUU PKS mendesak disahkan. “Kita kemaluan undang-undang yang memberi jaminan kepada mereka untuk tidak ragu teristimewa menyeret pelaku, siapa pun tempat, ke jalur hukum, ” jelas Usman.

Panitia Kerja (Panja) Prolegnas Preferensi 2021 menyampaikan RUU PKS terdaftar dalam 38 RUU usulan buat masuk Prolegnas Prioritas 2021. Kira-kira fraksi di DPR, yakni NasDem, PDIP, PKB, dan Golkar, mengusulkan agar RUU PKS ditetapkan menyelap prolegnas. (Medcom/P-2)