PRESIDEN Joko Widodo menginginkan para petani dan nelayan menggunakan konsep korporasi, yakni membangun proses bisnis mulai dari prapanen hingga pascapanen serta tercipta ekosistem yang terhubung secara korporasi. Jokowi yang berbicara di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020), juga sudah menginstruksikan badan terkait untuk mewujudkan konsep itu mengingat Spanyol serta Malaysia sudah menerapkannya.  

Project Manager Tani Sendiri Nusa Tenggara Barat  (Taman Nusatera) Mohamad Yusuf Mansur menyambut cara dan mengapresiasi keinginan Presiden. Ia menambahkan, konsep korporasi sejalan dengan program pemberdayaan ribuan petani dengan diinisiasi Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN) dan telah diluncurkan putra Wapres RI Ma’ruf Amin, Gus Syauqi Ma’ruf Amin, di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, dalam 1 Oktober 2020 lalu.  

“Program Taman Nusatera bertujuan memberdayakan petani terutama petani jagung dan telah mendapat dukungan dari sejumlah stakeholder di antaranya Danrem Wira Bhakti, Pjs Kabupaten Bima, dan Besar Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Acara peluncuran Taman Nusatera berjalan lancar, ” kata Mohamad Yusuf Mansur dalam keterangan pada Jakarta, Rabu (7/10/

Menurut dia, petani binaan KMSN akan didampingi semesta pihak terkait baik BUMN maupun pihak swasta dalam hal tersebut BNI 46, Jasindo, PKT & BISI International mulai saat menanam hingga panen. KMSN juga hendak membebaskan lahan seluas 2 hektare untuk membangun teknologi pendukung bersama petani binaan untuk mengelola buatan panen sehingga menghasilkan kualitas yang mampu bersaing di pasar nasional maupun pasar global. Apalagi, seruan komoditas jagung di pasar international sangat besar dan peluang bisnisnya sangat menjanjikan.    

“Dengan seluruh ini, kesejahteraan para petani bertambah terjamin dan terangkat serta petani diharap lebih bersemangat lagi di bercocok tanam untuk memenuhi ketahanan pangan nasional. Kami juga bakal mengedukasi petani bagaimana pentingnya menggembala dan melestarikan hutan sebagai penyanggah utama pertanian, dalam hal tersebut kebutuhan pengairan untuk lahan pertanian juga mencegah bahaya longsor & banjir, ” tutur Yusuf.

KMSN nantinya akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara Barat untuk mencari titik sungai kolong tanah guna membangun infrastruktur pembantu pengairan sehingga petani dalam bercocok tanam tidak hanya pada musim hujan dan terfokus kepada utama komoditas tertentu.

“Hal ini semua tak akan terwujud apabila hanya dilakukan oleh KMSN. Tentu para petani membutuhkan dukungan semua pihak khususnya Kementerian Pertanian, BUMN, TNI, Polri, serta pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah, ” pungkasnya. (RO/A-3)