EKONOM Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia Fajar B Hirawan berbicara terkait usulan pemerintah agar besaran pesangon PHK dikurangi menjadi 25 kali upah pekerja. Ia mengungkapkan, selama ini para pelaku usaha terbebani akibat biaya tenaga kegiatan di Indonesia.

“Menurut saya, idealnya besaran uang pesangon jangan terlalu menyusahkan. Namun, perusahaan wajib memenuhi segala fasilitas dasar pekerja, ” sirih Fajar kepada Media Indonesia , Minggu (4/10).

Fasilitas pokok tersebut seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, uang makan, transportasi atau biaya komunikasi yang harus dipenuhi perusahaan. Fajar mendorong pemerintah buat memberikan keyakinan bahwa klausul perkara pesangon PHK sebesar 25 kala upah cukup menguntungkan bagi buruh.

“Asalkan pihak pemerintah dan employer   bisa menjelaskan dan meyakinkan mereka terkait peristiwa itu, harusnya mereka (pekerja) bisa mengerti. Dan yang terpenting ke depannya tidak ada lagi outsourcing , ” terang Fajar.

Ia menilai, sejak 2003 daerah ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi faktor penghambat akselerasi daya saing industri di Indonesia. UU Ketenagakerjaan sejak lama menjadi batu rintangan bagi sektor industri di Indonesia.

Severance pay   atau uang pesangon di Indonesia tertinggi di wilayah ASEAN. Hal inilah yang terkadang membuat investor dalam dan luar negeri terbebani untuk membuka usahanya di Nusantara, ” ungkap Ekonom CSIS itu.

“Dan pada akhirnya mereka lebih mengangkat melakukan outsourcing   atau merekrut buruh atau pekerja dengan skema kontrak, ” tambah Fajar.

Berbeda dengan Fajar, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyebut, adanya usulan mengurangi pesangon menjadi 25 kali upah sebab sebelumnya 32 kali upah bakal berdampak buruk terhadap buruh.

“Di klaster ketenagakerjaan dengan adanya pengurangan sah pesangon akan menurunkan daya kulak buruh. Ini tidak bisa diterima oleh pekerja yang saat tersebut rentan di PHK. Masyarakat akan dirugikan, ” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan ada perubahan dalam pemberian pesangon PHK dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi 25 kali upah.

“Dengan memperhatikan kondisi saat itu terutama dampak covid-19 maka tanggung tersebut diperhitungkan ulang. Perhitunganya, barang bawaan pelaku usaha atau pemberi kerja maksimal 19 kali gaji & ditambah dengan dengan JKP sebesar 6 kali, ” jelas Staf Ahli Kemenko Perekonomian Elen Setiadi dalam tayangan Youtube Panja RUU Cipta Kerja Baleg DPR, Sabtu (3/10)

Untuk menghitung besaran pesangon, di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur besaran pesangon bila mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja) dengan nilai suntuk 32 kali upah.  

Perhitungan kekayaan pesangon yang diatur dalam Perkara 156 ayat 2 UU No 13/2003 adalah jika masa kerja kurang dari 1 tahun maka 1 bulan upah. Jasa kegiatan 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun mendapat 2 bulan upah, dan seterusnya. (P-2)