USAHA untuk menyelesaikan tertundanya honorarium panitia pelaksana (Panpel) Asian Games 2018 (INASGOC) di periode kerja Januari-Agustus 2016, serta dorongan bonus yang dijanjikan sejak Desember 2018, jangan sampai salah alamat.

Biar persoalan tersebut belum tuntas, bekas panpel juga diminta lebih pokok memperjuangkan hak sehingga tidak dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.

Hal itu dikatakan mantan (Plt) Sekretaris Jenderal INASGOC, era 2016-2017, Harry Warganegara saat membuktikan pendapatnya mengenai usaha yang dilakukan IKAPAN (Ikatan Keluarga Panitia Pengelola Asian Games 2018) yang pusat menuntut pencairan honor dan insentif bonus yang belum selesai.

“Kami di jajaran pimpinan INASGOC sudah berusaha semaksimal mungkin dan menjalani metode yang disyaratkan dalam usaha mengakhiri tertundanya honorarium di periode kegiatan Januari-Agustus 2016, serta insentif bonus. Terutama kepada Kemenpora sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Asian Games 2018, ” kata Harry, Selasa (6/10).

“Kedudukan INASGOC itu sebagai Satuan Kegiatan (Satker) dan berada di lembah Kemenpora. Jadi memang semua hal terkait INASGOC hanya ada di Kemenpora sebagai pengambil keputusan simpulan, termasuk soal honorarium dan hadiah, ” ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Harry, karena kedudukan INASGOC sebagai Satker Kemenpora, maka hal tersebut berada di ranah internal Kemenpora untuk diselesaikan.

“Ibaratnya, dalam sebuah famili, INASGOC itu bagian di pada Kemenpora. Panpel sudah mengadukan serta meminta untuk diselesaikan. Bagaimana pihak Kemenpora akan menuntaskan, atau kepada siapa Kemenpora mau meneruskan kasus ini, kita tunggu. Harapannya semoga bisa dipenuhi karena segala situasi menyangkut Surat Keputusan, atau persyaratan administrasi lainnya sudah dipenuhi oleh INASGOC, ” jelas Harry.

Banyak jalan yang sudah dilakukan INASGOC, cara intensif pertama mengenai permohonan honor panpel di tahun 2016, sejumlah Rp12. 371. 350. 000, awut-awutan, dimulai ketika Sekjen INASGOC, berasaskan nama Ketua INASGOC pernah menyampaikan surat kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada 10 Desember 2018.

Surat yang mempertanyakan kembali hak-hak saat menjadi garda pertama di periode awal kepanitiaan Asian Games 2018 itu juga dikirimkan ke Wakil Presiden, Menpora, dan Menteri Keuangan.

Sesudah menunggu setahun lebih, bukan pencairan honorarium yang terjadi. Namun, munculnya hasil review dari Badan Perlindungan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 28 November 2019 yang mempermasalahkan dua hal.

Pertama, tidak adanya dasar kebijakan pembayaran honorarium yang ditetapkan Ketua Panitia Pelaksana INASGOC. Ke-2, tidak diterimanya keluaran (output) dari setiap uraian tugas/jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing Panpel.

Dasar kebijaksanaan pembayaran honorarium itu sebenarnya sudah kuat dan jelas. Para personil Panpel Asian Games 2018 ditunjuk berdasarkan 3 Surat Keputusan (SK) Panitia Penyelenggara, yakni SK No: 001a/KEP-PP/PN-INASGOC/I/2016, SK NO: 010/PANNAS INASGOC/VI/2016, dan SK NO: 012a/KEP-STAFF/PN-INASGOC/VII/2016. Berarakan besaran honor yang harus diterima juga sudah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S. 1084/MK. 02/2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kepanitiaan Asian Games XVIII.

Di sisi lain, Ambarwati Johanna, Mantan Direktur Akomodasi menyampaikan, kurang hal sudah dilakukan seperti, beraudiensi dengan lembaga-lembaga terkait, RDPU di Komisi X DPR RI, datang pada penyerahan novum baru & melakukan verifikasi bersama para bekas Direktur INASGOC terhadap nominatif list dari organik Panitia Pelaksana.

Hasil sebab verifikasi itu, kata dia, menghasilkan daftar nama Panpel yang mempunyai atas honorarium 2016 sebagai mana tercantum dalam surat kami No. 001/Honor 2016/Ex INASGOC/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020.

“Kami minta bantuan Kemenpora, untuk memberikan dan meminta pada BPKP untuk melakukan reviu kembali atas novum yang sudah awak kirimkan. Karena sesuai dengan reviu BPKP, bahwa pada 2016 kami belum Satker, dan yang bisa meminta memasukkan reviu adalah Kemenpora, ” jelasnya.

Sarman Simanjorang, Direktur Ticketing INASGOC, menyampaikan agar hak dengan diterimanya dapat segera disalurkan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku dan diberikan kepada mereka yang berhak sesuai dengan SK yang ada.

“Kekurangan seharusnya bisa ditarik dari dana yang ada di LPDUK. Dana yang disiapkan oleh INASGOC yang saat ini tersedia di bawah Kemenpora. Dari review BPKP jelas, bahwa tanggung jawab di Panitia Penyelenggara. Saya ketuk hati para pejabat Kemenpora, buat mau membayar keringat kami yang belum terbayarkan selama 4 tarikh, dimulai dengan meminta BPKP untuk melakukan reviu ulang. Sehingga pembalasan yang dilakukan Kemenpora, memiliki pokok hukum yang kuat, ” ujarnya. (OL-4)