BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jabar menangani sebanyak 107 laporan pelanggaran kampanye Pilkada di delapan kabupaten/kota. Dugaan
pelangaran terbanyak berasal dari Kabupaten Bandung yang mencapai 21 petunjuk.

“Per 21 Oktober 2020, Kabupaten Bandung itu ada 21 proses pengerjaan pelanggaran, kemudian Karawang ada 18 dan Indramayu 14. Itu tiga besar yang saya sebutkan, ” kata Komisioner Bawaslu Jabar, Sutarno saat kegiatan Sekolah Kader Kepala Partisipatif di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/10).

Dari sekitar ratusan penanganan pelanggaran kampanye itu, pengingkaran protokol kesehatan mencapai 54 peristiwa dugaan. Bawaslu Jabar telah menyiasati lakukan pencegahan dengan merekomendasikan pekerjaan aktivitas yang bisa menyebabkan pelanggaran pada masa kampanye.

Berdasarkan klasifikasi modus, Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan menyebutkan, pelanggaran yang terjadi di antaranya 40 administratif akibat kesalahan teknis penyelenggara serta peserta, lalu 12 sanksi kode etik. Bawaslu makin merekomendasikan memberikan sanksi kepada tiga orang komisioner Bawaslu Cianjur sebagai komitmen membangun integritas penyelenggara Pilkada.

“Lalu juga ada 32 penanganan pelanggaran penerusan hukum lainnya karena tak masuk di rezim pilkadanya. Misalnya, kaitan isu netralitas ASN, rumor keberpihakan kepala desa, lalu hubungan kasus pidana Pemilu. Jadi sebab 107 ada 88 hasil kerja Bawaslu berdasarkan temuan, nah itu yang sudah ditangani di delapan kabupaten/kota, ” terangnya.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jabar, Loli Suhenti menerangkan, Sekolah Kadet Pengawas Partisipasi kali ini dibagi dalam 3 wilayah, yakni Pakuan meliputi Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Sedangkan sesi II dan III dilaksanakan secara terbelah.

“Saat ini, Bawaslu Jabar memiliki 3. 800 kader SKPP yang tersebar di 27 kabupaten/kota, yakni 80 kader SKPP tingkat provinsi, satu. 787 kader SKPP tingkat kabupaten/kota, dan 1. 933 kader SKPP daring yang baru lulus awal Juli kemarin. Dalam mengawasi Pilkada 2020 di delapan kabupaten/kota, ana memiliki 1. 210 kader SKPP yang siap terlibat melakukan penjagaan partisipatif, ” ungkapnya.

Pihaknya mengajak klub untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada serentak yang diselenggarakan di Jabar. Sebab, jika hanya mengandalkan deretan pengawas Pemilu, segalanya serba terbatas.

“Kalau hanya mengandalkan pengawas tentu matanya terbatas, kakinya terbatas, tangannya terbatas. Teman-teman bersama masyarakat menjadi mitra Bawaslu untuk aktif memberikan bahan adanya dugaan pelanggaran, ” cakap Loli. (R-1)