KOMITE Penjurian dan Tim Kurator Festival Film Indonesia (FFI) kaum waktu lalu telah mengumumkan jadwal pendek film panjang, untuk penentuan nominasi dalam penyelenggaraan FFI tarikh ini. Dalam proses kuratorial itu pula, beberapa hal yang turut diamati ialah masalah inklusivitas & kepekaan sineas pada isu seks.

Dua hal itu penting untuk diamati karena menurut salah satu Kurator FFI, Prima Rusdi, film ialah produk sosial budaya, yang seharusnya merefleksikan nilai kemanusiaan.  

Menangkap juga:   Rekor Harian Covid-19, Satgas Covid-19: Tes pada Daerah Masif

Persoalan tersebut lantas dia ulas lebih dalam di rencana Nunggu Sunset, yang disiarkan dengan daring, di akun Instagram serta kanal Youtube, Media Indonesia, Jumat, (13/11).

Dalam program bincang itu, Sempurna menambahkan, bahwa dewasa ini pola PBB, UNESCO bahkan sudah melaksanakan pernyataan yang sangat jelas terpaut film. Menurut mereka, apapun yang terekam secara audio-visual merupakan daftar sejarah kontemporer. Sehubungan dengan kata kunci ‘sejarah’ maupun ‘kontemporer’, hal lain yang tak jauh dengannya, kata Prima, ialah konteks.

“Banyak sekali film mungkin memenuhi syarat administratif. Tapi sebetulnya dapat menjadi kurang kontekstual jika direfleksikan dengan barang apa yang sedang terjadi di sedang masyarakat jaman sekarang. Ketika membincangkan masalah kesetaraan, misalnya, mau tak mau parameter lain yang pula harus dipakai ialah keadilan. Contohnya, jika ada karakter yang cuma diadakan untuk disiksa, tentu tak dapat diterima secara kuratorial. Atau misalnya soal dinamika laki-laki & perempuan, dimana perempuan itu di posisi yang ‘dikalahkan’ atau ‘dilemahkan’, atau sebenarnya dari segi cerita tidak ada dia juga tak apa-apa, ya berarti kan kurang setara posisinya dalam cerita, ” imbuhnya.

Prima sebelumnya turut meyampaikan kalau, ia yakin tidak ada unsur kesengajaan dari para pembuat film untuk tidak sensitif pada urusan gender maupun inklusivitas. Menurutnya, tenggat saat ini belum ada formulasi baku karena pergerakannya memang bersemangat dinamis.

Meski begitu, Prima memberikan rencana bahwa, ketika berbicara masalah inklusivitas, persoalan lain yang patut diperhatikan ialah masalah keberagaman.  

“Kalau bersemangat kita adalah Indonesia yang menyambut keberagaman, kita tidak bisa meloloskan film yang memposisikan saudara-saudara kita yang minoritas dihina-hina atau dianggap sebagai lucu-lucuan, ” pungkasnya.  

Perkara inklusivitas, pada gilirannya dibahas oleh rekan Prima, Hera Diani. Menurut perempuan yang juga Co-Founder Magdalene. id ini, masalah inklusivitas hidup dalam negeri erat kaitannya secara persoalan etnis dan ‘Jakarta Sentris’.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, lanjutnya, harus ada representasi film dari bermacam-macam daerah. Representasi dapat menjadi platform untuk bersuara, bahkan memperdalam & memperkaya perspektif film dalam kampung.

“Yang menyenangkan buat saya selama besar tahun ini menjadi juri, tersedia kantung-kantung dari daerah yang membawa gagasan lokal tapi tetap bersemangat universal. Meski begitu tidak mampu dimungkiri bahwa selama ini masih ada ekostisisme bahkan di film-film yang secara teknis sudah benar baik, ” pungkasnya.

(OL-6)