MENKO Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, selama dua tahun terakhir, penerapam Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak efektif. Ia menegaskan bakal ada sanksi bagi kementerian atau institusi yang tidak memaksimalkan penerapan TKDN tersebut.

“Penerapan TKDN harus dimaksimalkan melalui seperangkat aturan, seperti memberikan sanksi administratif bahkan bila perlu dengan lebih tegas misalnya pergeseran kedudukan, ” ujar Luhut lewat akun Instagram @luhut. pandjaitan, Kamis (10/9).

Luhut mengatakan memang sudah ada kaidah mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri oleh seluruh kementrian atau lembaga Indonesia sesuai Peraturan Negeri No 29 Tahun 2018. Namun, program tersebut tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya, diperlukan susunan untuk mengatur adanya sanksi.

Menyuarakan juga: Kepanikan Investor Sebabkan IHSG Terperosok Dalam

“Sejak perut tahun program ini dijalankan, belum ada progres yang signifikan. Untuk itu, saya tegas sampaikan di forum rapat koordinasi agar tak ada lagi yang punya relevansi kanan-kiri, ” jelas Luhut.

Ia selalu berpesan khusus kepada Pertamina, supaya sejak awal tahap perencanaan, bisa mengikutkan Badan Pengkajian dan Implementasi Teknologi (BPPT) untuk memastikan barang apa saja produk yang bisa digunakan dari TKDN.

Luhut juga menginginkan agar UMKM bisa berkontribusi lebih dalam pembuatan komponen dasar dalam jati yang telah tersertifikasi untuk memenuhi TKDN.

Mengingat total produk, ungkapnya, dengan memiliki sertifikat TKDN baru 9565 produk dan jumlah ini sedang sangat sedikit sekali untuk patokan negara sebesar Indonesia.

“Saya berpesan pada seluruh K/L untuk melanjutkan pembicaraan terkait TKDN ini dalam waktu 3 minggu lagi, guna mengevaluasi kebijakan penerapan TKDN untuk Lembaga Negara. Saya berharap agar implementasi TKDN ini jadi kesempatan semesta bangsa Indonesia untuk berbenah serta memperbaiki banyak hal yang selama ini kurang diperhatikan, ” pungkas Luhut. (OL-1)