KETUA Badan Legislasi  (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan apa yang sudah diputuskan Baleg DPR   tentang RUU Cipta Kerja, pekan lalu wajar disyukuri. Pasalnya undang-undang tersebut hendak dalam membuat kemudahan dan deregulasi di Indonesia.  

RUU Cipta Kegiatan ini akan menghilangkan sikap koruptif sejumlah aparat dalam perizinan. Apalagi para birokrat-birokrat itu akan menjelma korban pertama. Pasalnya dalam bentuk perizinan nanti, orang tidak lagi akan berhadapan. “Terkait perizinan belakang akan menggunakan OSS (Online Single Submission), ” kata Supratman.  

Patuh anggota Fraksi Partai Gerindra ini, perilaku koruptif yang mungkin dilakukan oleh aparat dalam perizinan tak akan terjadi lagi.

“Korupsi dalam perizinan tidak akan terjadi lagi. Masalah korupsi dalam perizinan ini terpecahkan oleh omnibus law, ” membuka Supratman pada keterangan pers, Senin (5/10).  

Bagi pihak-pihak yang menentang Omnibus Law hanya dari satu sisi, Supratman meminta agar mereka bertambah bijaksana dalam melihat sebuah masalah. “Jangan melihat parsial saja, tapi lihatlah secara keutuhan terhadap jalan pembentukan undang-undang, ” kata Supratman.  

Ia pun menggambarkan jika di proses pembahasan Omnibus Law sangat legitimate dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik.  
Sementara soal penolakan dua fraksi, yakni PKS dan Partai Demokrat, Supratman biar menggarisbawahi beberapa hal.  

“Fraksi Demokrat itu tadinya masuk (pembahasan), lalu keluar. Tetapi pada masa pengkajian mereka masuk lagi. Jadi metode yang terjadi di dalam itu demikian. Soal alasan mereka menegasikan, saya tak ingin mencampuri, ” tambah Supratman.  

Sementara soal penolakan PKS lain lagi. “Tadinya di awal itu, saat permintaan nama menjadi anggota panitia kerja, mereka menyatakan diri menarik. Tetapi dalam perjalanan, mereka itu aktif (dalam pembahasan). Perdebatan-perdebatan kita di pada panja itu sangat dinamis. Serta penolakan itu tidak muncul, seperti saat akhir ini, ” introduksi Supratman.  

Dalam pembahasan RUU Membentuk Kerja, pria asal Sulsel itu mengakui jika yang paling berat untuk diperdebatkan itu adalah klaster ketenagakerjaan.

“Saya yakinkan semua sependapat! Semesta fraksi di awal pembahasan & pengambilan keputusan terkait pesangon, seluruh satu suara, ” ungkap Supratman. Sembilan fraksi di DPR termasuk di DPD juga satu suara soal pesangon ini.  

Namun kejadian tuntutan sekelompok buruh yang menegah keputusan perihal pesangon   tersebut, Supratman bisa memahami. “Tidak kira-kira kami bisa memuaskan semua pihak. Saya mengerti apa yang menjelma tuntutan kawan-kawan buruh. ”

“Saya pastikan dan saya janjikan saat itu demo terakhir di depan gedung DPR, saya katakan bahwa kami bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan hal itu, ” tegas Supratman.  

Menurut Supratman,   tujuh isu krusial tentang ketenagakerjaan, seperti PHK massal & lain-lain, peraturan perundangannya sudah dikembalikan ke UU ketenagakerjaan yang lama.

“Misalnya bagaimana syarat-syarat PHK itu, beta sampaikan bahwa itu kembali ke UU existing dan tidak ada yang berubah sama sekali, ” ucap Supratman.

Satu-satunya yang menurut   Supratman yang akan berpengaruh terhadap para buruh adalah soal jumlah pesangon.

“Tetapi jangan lupa, kalau dilihat dari sisi yang lain, sebenarnya sapa sih yang menginginkan PHK itu terjadi? Kalau buruh itu produksinya dengan gaji bisa seimbang maka tidak akan ada masalah. Tak ada pengusaha mana pun yang ingin setiap saat ganti tenaga kerjanya. Pasti tidak, ” pungkas Supratman. (RO/OL-09)