Dapatkan promo member baru Pengeluaran SDY 2020 – 2021.

PADA hari terakhir sesi putusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada), secara akumulasi Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan pengumpulan suara ulang (PSU) dalam 14 daerah yang menunaikan pilkada 2020.

Pada Kamis (18/3), MK memerintahkan pengumpulan suara ulang (PSU) di 4 tempat pemungutan perkataan (TPS) di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Dalam sidang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah, dengan pasal No 32/PHP. BUP. -XIX/2021, Mahkamah menyatakan permohonan pemohon terbukti untuk sebagian & mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian karena adanya pelanggaran di empat TPS yakni TPS 5 Wasior, TPS 4 Maniwak, TPS 9 Maniwak dan TPS 14 Maniwak.

Pada Jumat (19/3), MK menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah harus menggelar PSU di enam daerah yakni di segenap TPS di Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, 76 TPS di Distrik Welarek dan 29 TPS di Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo, Papua.

Kemudian, PSU pada seluruh TPS di Kabupaten Nabire, Papua, dimulai dengan pemutakhiran daftar pemilih serta dilaksanakan paling lama 90 hari sejak putusan dibacakan. PSU pada TPS satu Desa Peboa dan TPS 1 Desa Menyo’e memutar lama 30 hari sejak putusan di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.  

Untuk pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur di Kalimantan Selatan, MK mengabulkan tuntutan pasangan Denny Indrayana & Difriadi dan memerintahkan PSU pada semua TPS pada 1 Kecamatan (Kota Banjarmasin), semua TPS di 5 Kecamatan (Kabupaten Banjar), & 24 TPS di 1 Kecamatan (Kabupaten Tapin) yang harus dilaksanakan paling periode 60 hari sejak vonis dibacakan.

Pada Senin (22/3), MK memerintahkan PSU pada 12 TPS di Kecamatan Torgamba dan 4 TPS di Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan, Sumatra Memajukan paling lama 30 hari kerja sejak putusan dibacakan. Lalu, PSU juga kudu dilakukan pada 1 TPS Kecamatan Kao Teluk, 1 TPS Kecamatan Tobelo, dua TPS Kecamatan Loloda Melahirkan, Halmahera Utara, Maluku Melahirkan. MK memerintahkan PSU secara cara mendirikan TPS Khusus di kawasan PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) untuk karyawan PT NHM yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum menggunakan benar pilih karena terhalang tak dapat memilih pada 9 Desember 2020.

“Membatalkan surat keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara No 358 mengenai Penetapan Rekap Hasil Perkataan 16 Desember 2020, sepanjang perolehan suara semua pasangan calon pada 1 TPS Kecamatan Kao Teluk, 1 TPS Kecamatan Tobelo, 2 TPS Kecamatan Loloda Melahirkan, dan TPS di negeri PT NHM bagi karyawan yg belum menggunakan benar pilih karena terhalang tak dapat memilih pada 9 Desember 2020, ” perkataan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dalam sidang pleno yang dihadiri sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta.

Selain itu, PSU pada 5 TPS Kecamatan Daerah Selatan, 2 TPS Kecamatan Rantau Utara, 1 TPS Kecamatan Pangkatan, dan 1 TPS Kecamatan Bilah Mulut, Labuhanbatu, Sumatra Utara. PSU pada 1 TPS Kecamatan Penukal Utara, dan 3 TPS Kecamatan Penukal, dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatra Selatan dengan dilaksanakan paling lama 30 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Selanjutnya, PSU pada 25 TPS Kecamatan Tambusai Utara (wilayah PT Torganda), Kabupaten Rokan Hulu (Riau). PSU pada 1 TPS Kecamatan Muara Sipongi & 2 TPS Kec Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal [Madina], Sumatara Utara.

MK juga meminta PSU pada 1 TPS Kecamatan Batang Gangsa, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, PSU pada 88 TPS yang tersebar pada 5 Kabupaten yaitu Muaro Jambi 59 TPS, Kerinci 7 TPS dalam 4 Kecamatan, Batanghari tujuh TPS pada 4 Kecamatan, Kota Sungai Penuh 1 TPS pada 1 Kecamatan dan Tanjung Jabung Timur 14 TPS di 3 kecamatan pada pilkada Gubernur dan Wak Gubernur Provinsi Jambi. Juga PSU di 80 TPS di 3 kelurahan pada Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan.

Pada sidang hari terakhir, Senin (22/3), MK memerintahkan dilakukan PSU di Kabupaten Boven Digoel tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 4 Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba. Mereka didiskualifikasi sebab Yusak tidak memenuhi sarana saat mendaftarkan diri sebagai calon karena belum lengkap menjalani masa jeda lima tahun setelah menjalani balasan sebagai terpidana.

Dari 132 perkara sengketa perselisihan buatan pilkada yang diterima MK,   MK menyatakan 95 perkara gugur atau tak dapat diterima, 2 tentang yang dinyatakan MK tak berwenang, 6 perkara ditarik kembali, 2 perkara mati, 10 perkara dinyatakan ditolak, dan 17 perkara dinyatakan diterima untuk sebagian. (P-2)