KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meluhurkan seluruh proses hukum yang telah diikuti eks Mantan Menteri Kesehatan tubuh Siti Fadillah Supari. Pejabat negeri yang saat ini masih memperoleh gaji dari keringat rakyat kudu mengambil pelajaran dari kasus Siti.

“Kami sudah konfirmasi soal hal itu dan yang bersangkutan memang telah menjalani seluruh hukumannya baik lembaga, denda dan uang pengganti, ” kata Pelaksana Tugas Juru Kata KPK Ali Fikri, dalam bukti resmi, Sabtu (31/10).

Ia mengatakan, urusan Siti Fadillah Supari harus menjadi perhatian dan pelajaran pejabat negeri yang masih aktif dan berwenang menggunakan anggaran. Pelayan rakyat tak boleh sedikit pun mengutil tenggat merampok uang rakyat dengan dalih apapun.

“KPK berharap bahwa para tahanan tindak pidana korupsi yang telah menjalani masa pidananya untuk mampu menjadi efek jera bagi para penyelenggara negara lain untuk tak melakukan perbuatan yang sama, ” pungkasnya.

Siti Fadilah Supari telah menghirup udara bebas mulai Sabtu (31/10). Itu menyusul masa penjara 4 tahun sejak 2017 dan kompensasi Rp200 juta telah ditunaikan segenap.

“Telah dibebaskan hari ini, Sabtu 31 Oktober 2020, warga binaan akan nama Dr. Dr. Hj. Siti Fadillah Supari, Sp. Jp leler 69 tahun dengan pidana 4 tahun, ” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan PEDOMAN, Rika Aprianti, dalam keterangan resmi, Sabtu (31/10).

Baca juga:   Empat Tahun Dibui, Keadaan ini Siti Fadillah Bebas

Menurut dia, pembebasan murni terhadap Siti Fadillah setelah dipastikan selesai menjalani pidana pokok. Kemudian juga pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti telah dibayarkan ke negara.

Rika menjelaskan Siti Fadillah telah diserahterimakan dari pihak Rutan Kelas I Tempat tinggal Bambu ke pihak kuasa hukumnya Kholidin dan Tia putri. “Prosesnya berjalan lancar sesuai protokol kesehatan, ” pungkasnya.

Siti Fadilah Supari divonis empat tahun penjara oleh indah hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017). Siti juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Majelis hakim menentang Siti Fadilah terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan tubuh (alkes) guna mengantisipasi kejadian asing biasa (KLB) 2005, pada Sentral Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Bagian Kesehatan.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Siti menyebabkan kerugian keuangan negara kira-kira Rp 5, 7 miliar. Vonis itu lebih ringan dibanding syarat jaksa KPK, yakni enam tarikh penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Dan poin yang meringankan vonisnya ialah karena telah lanjut usia serta pernah berjasa dalam mengatasi epidemi flu burung di Indonesia. (OL-7)