PADA Sidang Majelis Ijmal ke-75 PBB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato dengan menggunakan isyarat Indonesia. Pidato berbahasa Indonesia pada panggung besar dunia tentu menjadi kebanggaan. Ada filosofi yang telah melegenda di Tanah Air; gaya menunjukkan bangsa. Selama ini, di dunia internasional, kita malu berbahasa Indonesia. Kita tak menunjukkan apa-apa di dunia internasional. Selama tersebut pula, bahasa asing cenderung lebih menguasai kita. Hal itu terlihat dari berbagai nomenklatur bangunan megah, kegiatan-kegiatan besar, dan sebagainya. Kita juga tak menujukkkan apa-apa pada negara kita sendiri.

Maka, kita menghargai Presiden Jokowi karena sudah berani berpidato dengan bahasa Indonesia. Kita mulai menunjukkan kebesaran bangsa mencuaikan bahasa. Apalagi, pada kesempatan tersebut juga, pemimpin-pemimpin negara besar yang lain, seperti Xi Jinping (Tiongkok), Vladimir Putin (Rusia), dan Recep Tayyip Erdogan (Turki) juga menggunakan bahasa mereka. Kita rupanya sudah meluruskan diri dengan mereka. Karena itu, mulai sekarang, tak seharusnya teristimewa kita menomorduakan bahasa Indonesia akan nama globalisme.

Apalagi, bahasa itu tidak sekadar artikulasi. Bahasa juga adalah lambang negara. Dari dulu, di dalam setiap pertemuan internasional, Sang Saka Merah Putih selalu dibentangkan. Sebagai simbol, kedudukan bahasa tentu tak lebih rendah daripada bendera sehingga semestinya juga harus dibawa berbenturan dengan bendera. Tanpa bermaksud menomorduakan sang saka merah putih, malah posisi bahasa pada kacamata terbatas lebih sakral daripada bendera. Muatan Sumpah Pemuda meneguhkan hal tersebut; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Letak sumpah ketiga ini bahkan bertambah kuat daripada dua sumpah lainnya. Sumpah pertama dan kedua masih terkesan bernada salin-tempel dengan introduksi kunci mengaku; bertumpah darah yang satu dan berbangsa yang satu. Sementara itu, sumpah ketiga tak lagi salin-tempel. Sumpah ketiga apalagi tak lagi sekadar mengaku, namun sudah sampai pada titik bertambah tinggi; menjunjung. Sayang, penghargaan kita pada Sumpah Pemuda terkesan disesuaikan dengan urutan. Kita lebih menilai isi sumpah pertama dan ke-2, lalu abai pada sumpah ke-3.

Di dalam sumpah pertama, tak sejengkal pun dari tanah Indonesia bisa direbut oleh bangsa lain. Sumpah itu betul-betul dihikmati. Bung Karno kudu berjuang mati-matian merebut Irian Barat. Soeharto harus melindungi Irian Jaya dengan Pepera. Karena geram kehilangan tanah, Habibie bahkan harus diturunkan dari jabatannya karena Timor Leste lepas dari Indonesia. Kita selalu sigap ketika tanah dijarah. Begitu juga dengan sumpah kedua, kita tak mau bangsa asing menahan bangsa kita. Pada suatu waktu, kata pribumi, meski dekat dengan ledekan kolonial, tetap membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia, hingga sekarang.
   
Namun, dengan sumpah ketiga, biar diberi diksi yang kuat (menjunjung), belum ada peristiwa heroik terpaut perjuangan bahasa. Ketika keran gaya kerja asing dibuka, kita benar meradang. Tetapi, ketika bahasa ganjil menjadi keseharian di berbagai penamaan gedung, penamaan seminar nasional berjudul bahasa asing, kita merasa sungguh-sungguh saja. Nasionalisme hanya kuat di dalam soal bangsa dan tanah, belum pada bahasa. Berbagai aturan serta kebijakan untuk mengutamakan bahasa Indonesia memang sudah dibuat.

Nyatanya, mengekor di penemuan Ombudsman RI, ada penuh pelanggaran terhadap berbagai aturan dan kebijakan tersebut dan negara hidup saja ( Kompas , 13/10/2018). Tampak sekali, bahasa Nusantara benar-benar disepelekan di rumahnya tunggal. Hasilnya, banyak generasi muda keranjingan bahasa asing. Bahkan, bisnis menelaah bahasa asing untuk pendidikan anak usia dini (Paud) sudah ramai. Padahal, UNESCO sudah memaklumatkan kalau bahasa pengantar pendidikan sebaiknya-baiknya ialah bahasa ibu, terutama untuk SD, apalagi Paud.

Maka, jangan heran, di ibu kota, seperti juga pernah disesali almarhum Daoed Joesoef, sudah mulai banyak anak yang tak tahu berbahasa Indonesia, tetapi di saat yang sama malah mahir berbahasa asing. Kenyataan ini adalah ironi yang sangat mengerikan. Sungguh tidak, di luar mengingkari ikrar, kita sedang giat-giatnya memperjuangkan norma Indonesia untuk menjadi bahasa global, tetapi kita justru melecehkan bahasa kita sendiri. Kongres Bahasa Indonesia terakhir membuat tema salah satunya adalah untuk membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia.

Pasalnya, peluang kaidah Indonesia menjadi bahasa lintas dunia termasuk tinggi. Jumlah penuturnya serta penetrasinya potensial. Dalam penelitian Goebel (2015) Language and Superdiversity: Indonesians Knowledging at Home and Aboard, misalnya, ditunjukkan bahwa bahasa Indonesia tumbuh di dalam dan di asing. Sebelum 1990-an, pengguna bahasa Nusantara masih kalah dari pengguna sopan santun daerah. Namun, setelah 1990-an, jumlah pengguna bahasa Inonesia sudah berpunya menggeser pengguna bahasa daerah.

Di asing negeri, bahasa Indonesia juga tiba diminati. Menurut Badan Pengembangan & Pembinaan Bahasa Indonesia, setidaknya hingga 2017, sudah ada 174 bagian pusat pendidikan bahasa Indonesia dengan tersebar di 45 negara. Kesemua ini adalah potensi besar, tentu saja (teramat rugilah kita kalau tak menggunakan potensi itu secara sebaik-baiknya). Jika kemudian ada masalah dalam penyebaran bahasa Indonesia, peristiwa itu justru berasal dan berpengaruh dari dalam negeri. Hal tersebut diakui sendiri oleh George Quinn, dosen pengajar bahasa Indonesia di Australian National Uniersity.

Menurut George Quinn, belakangan ini, pengajaran bahasa Nusantara bagi penutur asing semakin layu karena memang orang di Nusantara sudah keranjingan bahasa Inggris ( Kompas , 31/10/2018). Tersedia rasa minder berbahasa Indonesia. Seperti teori David Crystal (2003), bahasa Indonesia dipandang bukanlah simbol pertambahan, melainkan simbol ketertinggalan. Kita menanggalkan dan membuat diri begitu berjarak dengan bahasa Indonesia. Padahal, pada luar sebagai simbol, menurut Tymothy Binkley (1973), bahasa itu jauh lebih dekat dengan kita.

“Bahasa ialah ukuran kehidupan kita, ” logat Toni Morisson. Kita seharusnya bangga karena meski hanya tanah dan bangsa yang dijajah dan bukan bahasa, pemuda kita justru mewujudkan ikrar tidak hanya mengaku bangsawan dan bertanah satu, yaitu Nusantara, tetapi juga menjunjung bahasa perserikatan, bahasa Indonesia. Menurut Ben Anderson, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang diperintah bukan dalam bahasa Eropa. Belanda menaruh hormat pada norma kita. Sayang sekali, saat itu, kita justru tak menaruh takzim pada bahasa kita.

Jokowi sudah memberi teladan dengan berbahasa Indonesia di KTT APEC (Tiongkok), KTT ASEAN (Myanmar), G-20 Summit (Australia), dan puncaknya di PBB tak periode ini sebagai perwujudan dari Perpres RI Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Hendaknya mulai dari sekarang, pemerintah-pemerintah kawasan dan kita semakin bangga petitih Indonesia. Kalau bukan kita dengan membanggakannya, siapa lagi?