KONFEDERASI  Serikat Praktisi Indonesia (KSPI) menyatakan, aksi mogok nasional penolakan  UU Cipta Kerja  sudah berakhir. Selanjutnya,   KSPI  akan mengalihkan konsentrasi ke Majelis hukum Konstitusi. KSPI akan mengajukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Langkah lebih lanjut yang akan diambil secara konstitusional antara lain membuat gugatan melalui jalur hukum untuk membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja, melanjutkan gerakan aksi secara konstitusional, beserta melakukan kampanye kepada masyarakat nasional maupun internasional tentang alasan kok buruh menolak omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan, ” ujar Pemimpin KSPI Said Iqbal dalam bukti tertulis yang diterima, Jumat (9/10/2020).

Macet nasional yang dilakukan KSPI dan 32 serikat buruh sebelumnya digelar tanggal 6, 7, dan 8 Oktober 2020. Iqbal mengatakan, sikap resmi serikat buruh soal  UU Cipta Kerja  akan disampaikan keadaan Senin (12/10).

“Mogok nasional selama 3 hari yang dilakukan Konfederasi Konsorsium Pekerja Indonesia (KSPI) bersama 32 federasi telah berakhir tanggal 8 Oktober 2020. Untuk langkah selanjutnya, yang akan diambil para serikat buruh akan diumumkan secara formal dalam konferensi pers di hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 jam 11. 00 WIB pada Jakarta, ” ujar Iqbal.

Sementara tersebut, pemerintah sebelumnya mengecam demo menolak  omnibus law Cipta Kerja  yang berujung ricuh. Pemerintah pun mempersilakan masyarakat yang tidak puas terhadap  UU Cipta Kerja  mengajukan gugatan ke MK.

“Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, Perpres, Permed, Perkada sebagai delegasi perundang-undangan bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi, ” kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers,   Kamis (8/10). (RO/OL-09)