HINGGA memasuki Oktober, Pemprov DKI Jakarta belum juga membahas kisi-kisi Kebijakan Umum Anggaran dan Langit-langit Prioritas Anggaran Sementara atau KUAPPAS 2021. Untuk diketahui, KUAPPAS adalah bakal dari rancangan APBD tahun selanjutnya yang secara normatif tiba diajukan pada pertengahan tahun.

Tahun berantakan, Pemprov DKI mengajukan KUAPPAS 2020 pada Agustus 2019. Namun, ukuran KUAPPAS kemudian direvisi pada Oktober 2019 dan selesai dibahas menjadi APBD 2020 pada Desember 2019.  

Baca juga:   Masa Persuasi Tentukan Mutu Pilkada 2020

“Iya gerangan. Ini sudah cukup lambat. Seharusnya dari pertengahan tahun sudah diajukan KUAPPAS 2021, ” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta lantaran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi Jalan Indonesia, Sabtu (3/10).

Namun, Suhaimi masih optimistis bahwa pembahasan dan pengesahan APBD 2021 tidak akan terlambat dan tidak melewati batas 31 Desember.

Hal itu dibuktikan bahwa tahun lalu, APBD 2020 bisa disahkan pada 11 Desember. Padahal KUAPPAS sempat ditarik oleh Pemprov DKI untuk direvisi dan kembali diserahkan kepada DPRD DKI pada 23 Oktober.

“Ya masih bisa. Dengan catatan kita kebut pembahasannya sampai malam. Mudah-mudahan bisa, ” terangnya. (OL-6)