Promo menarik pada undian Data HK 2020 – 2021.

WAKIL Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong meresmikan Madrasah Sampah Nusantara di Dunia Perkemahan Pramuka Cibubur, di dalam Senin, (15/3). Sekolah kotor ini merupakan hasil kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beserta Badan Nasional Penanggulangan Gangguan (BNPB), dan bersinergi dengan Mountrash Avatar Indonesia, serupa Buperta Cibubur.  

Program ini digagas sebagai pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian dan penanggulangan sampah. Peluncuran program ini juga menjadi rangkaian dari peringatan Hari Peduli Kotor Nasional (HPSN) 2021 dan merupakan tonggak sejarah perdana dalam pengelolaan sampah pada Indonesia.  

Menteri LHK dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wamen LHK, Alue Dohong, mengapresiasi Gerakan Pramuka yang sangat peduli secara persoalan pengurangan sampah. Wamen Alue mengatakan, Pramuka harus dapat menjadi agen transformasi dalam persoalan persampahan karena menyangkut kepedulian dan mutasi perilaku.  

Mengucapkan Juga:   Pengolahan Air Limbah Diresmikan  pada Ponpes Darul Hijrah, Kalsel

“Dengan jumlah anggota Pramuka sebanyak 20-30 juta di seluruh Indonesia, oleh sebab itu akan menjadi kekuatan mulia dalam perubahan perilaku asosiasi untuk mencapai target tata sampah, melalui pengurangan kotor 30% dan penanganan sampah 70%, sehingga pada tarikh 2025 sampah dapat terkelola 100%, menuju Indonesia Terbuka Sampah, ” terang Alue.

Alue menekankan, persoalan kotor harus menjadi perhatian utama, dan dalam penanganannya menetapkan melibatkan seluruh komponen klub. Pemerintah Pusat dan Negeri Daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Karena sampah berada dan bersumber daripada segala tempat, terutama famili, industri, pasar-pasar dan sejak berbagai aktivitas manusia yang lain.  

Alue juga menetapkan, hal ini menjadi masalah yang sangat serius dengan multi dimensi, forward and backward linkage yang ada. Sehingga pelibatan seluruh bagian masyarakat menjadi penting & resonansi kepedulian persoalan kotor secara terus menerus, sungguh-sungguh diperlukan.  

Membaca Juga:   Menteri LHK:   Tanam Pohon Bersama  Bangun Kepekaan Rimbawan

“Kita juga tahu kalau persoalan sampah semakin kompleks dan dengan magnitude yang semakin besar, serta order penanganannya yang semakin mengandung, “ tegasnya.  

Di 2019 KLHK mencatat jumlah timbulan sampah sebesar 67, 8 juta ton/tahun, dengan terdiri dari sampah organik dengan persentase sebesar 57%, sampah plastik 15%, sampah kertas 11% dan sampah lainnya 17%. Alue mengutarakan, hal    ini akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan transformasi gaya hidup dengan ketenteraman masyarakat yang semakin meningkat. “Kondisi-kondisi seperti ini yang perlu kita kelola dengan baik, yang direfleksikan di dalam langkah-langkah, komunikasi, informasi, & penyadar-tahuan atau edukasi (KIE), ” ungkapnya.  

Sementara itu, Alue menjelaskan titah utama pengelolaan sampah dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah adanya perubahan arketipe pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber ( reduce at source ) dan daur ulang sumber gaya ( resources recycle ). Pendekatan dimaksud tepat menggantikan pendekatan end of pipe atau dengan melakukan kombinasi kerja penghampiran end of pipe dengan selama ini dijalankan. Yakni dengan mengimplementasikan pendekatan asas 3R ( reduce, reuse, recycle ), tanggungan produsen yang diperluas ( extended producer responsibility , EPR), pengerjaan dan pemanfaatan sampah menjelma sumber daya, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi terbarukan, serta pemrosesan akhir sampah di Wadah Pemrosesan Akhir (TPA) dengan berwawasan lingkungan.  

Alue juga menyampaikan pada tahun 2020, pemerintah juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bergandengan (SKB) 3 Menteri & Kepolisian RI tentang Limbah Non B3 Sebagai Benih Baku Industri.     Diharapkan dengan terbitnya SKB ini dapat menyediakan target baku industri daur ulang dan circular economy secara memanfatkan sampah dalam jati.  

“Lahirnya Program Sekolah Sampah Nusantara menjadi salah satu bentuk nyata menerima kebijakan tersebut karena secara proaktif mengimplementasikan kebijakan ke dalam aksi nyata.     Sekolah Sampah Nusantara menekankan pada pendekatan les dan upaya perubahan sifat kepada masyarakat untuk ingat dan bertanggung jawab terhadap sampahnya.     Ke depan, diharapkan Program Madrasah Sampah Nusantara juga mau mencakup pendekatan ekonomi di penyediaan bahan baku masa ulang dalam negeri, untuk mendukung circular economy pada pengelolaan sampah. Lahirnya rencana ini sangat cocok & sejalan dengan tema HPSN 2021 yaitu Sampah Benih Baku Ekonomi Di Zaman Pandemi, ” ujar Alue.  

Untuk menjaga harmoni program dan mencapaian arah bersama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung lengkap program Sekolah Sampah Nusantara ini dan akan langsung melakukan pendampingan. Karena rencana ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan sampah menuju Indonesia Bersih Kotor 2025.    

Launching Sekolah Sampah Nusantara dihadiri oleh Undangan dari bermacam-macam kalangan Kementerian/Lembaga, pemerintah kawasan, dunia usaha, aktivis lingkungan dan elemen masyarakat yang lain, dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). (RO/OL-10)